Artikel tentang Amdal kabut asap

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam meminta kepada Pemerintah agar segera memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang membuat pelanggaran sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran dan menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan dan kehidupan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar membuat efek jera, sehingga tidak kembali terjadi dimasa yang akan datang.

“Perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran itu, sanksi kalau sudah bukti cukup tidak usah menunggu pengadilan, utamanya pemberian sanksi harus diperberat,”kata Ibnu Multazam, sebelum mengikuti Rapat Paripurna, Senin (5/10/2015), di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menurut Ibnu, Pemerintah harus mencabut izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), kepada perusahaan yang melanggar itu. “Kalau Amdalnya dicabut, itu selesai,”katanya.

Politisi dari Fraksi Partai Kebangitan Bangsa ini berpendapat bahwa kebakaran yang terjadi selain disebabkan titik panas, juga akibat dari pembakaran lahan konsesi. Tentunya alat pemadam kebakaran harus ditambah untuk dianggarkan pada tahun 2016.

Dengan sudah semakin meningkatnya kekhawatiran terhadap kabut asap ini, maka dia mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan menentukan darurat asap. “Pemerintah Daerah segera menetapkan Darurat Asap, supaya segera mengkonsolidir anggaran daerah untuk kebakaran hutan itu,”tuturnya.

Menurutnya, kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran lahan dan hutan ini sudah menjadi tragedi kemanusiaan, yang sangat memprihatinkan. “Bukan kebakaran saja dampak kemasyarakatannya jauh lebih besar. Ini yang harus disadari oleh semua pihak,”tegasnya.

• Dampak kabut asap

1. Kesehatan

Secara umum, asap akibat kebaran hutan telah meningkatkan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di daerah yang tingkat pencemaran udaranya tinggi. Sebagai gambaran di Kalimantan dan Sumatera nilai ISPU rata-rata melebihi 300 padahal batas normalnya di bawah 100 sehingga dampak kesehatannya begitu terasa, terutama mereka yang rentan seperti anak-anak, para manula, dan mereka yang aktif diluar ruangan. Beberapa Dinas Kesehatan di Kalimantan dan Sumatera juga melaporkan bahwa masyarakat diwilayahnya mulai mengalami gangguan penyakit ISPA, pneumonia, dan sakit mata.

2. Ekonomi

Kabut asap juga dapat mengganggu sektor ekonomi. Jarak pandang yang terbatas dapat mengganggu aktivitas penerbangan dan pelayaran. Hal ini tentu akan berdampak transportasi akan terganggu yang akan menyebabkan lalu lintas barang dan jasa. Untuk diwilayah yang mengandalkan transportasi laut dan sungai hal ini akan sangat mengganggu. Barang-barang kebutuhan pokok yang seharusnya sampai di daerah pada waktunya akan terlambat sehingga menyebabkan harga barang akan naik yang menyebabkan keresahan dimasyarakat.

3. Hubungan internasional

Seperti yang kita ketahui, kabut asap yang akan terjadi akibat kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera tidak hanya melanda wilayah kita sendiri tetapi juga melanda negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Negara-negara tersebut melayangkan protes ke negara kita atas kabut asap yang mereka terima. Jika hal ini terus dibiarkan maka hubungan baik dengan negara tetangga bisa terganggu.

4. Pertanian

 Diwilayah Kalimantan Barat, asap tebal mulai mengancam sector pertanian. Tebalnya kabut asap dikhawatirkan yang berlangsung secara terus-menerus dapat mengganggu produktivitas tanaman padi dan jagung dua jenis tanaman ini paling rentan. Kalau cuaca sampai tertutup asap sehingga tanaman tidak mendapat sinar matahari dalam jangka waktu lama, produksinya dapat menurun. Pada saat tanaman akan berfotosintesis tentu memerlukan sinar matahari yang cukup. Karena kabut yang tebal menyebabkan sinar matahari terhambat untuk menyinari bumi sehingga produksi terhambat.

5. Sosial Budaya

Aktivitas sehari sehari yang terganggu akibat kabut asap bisa menyebabkanhubungan sosial menjadi terganggu. Seperti pada bulan Ramadhan dimana ummat muslim biasanya melakukan shalat berjamaah di masjid menjadi terganggu oleh asap yang membuat mereka enggan keluar rumah. Aktivitas anak-anak yang bermain juga terganggi sehingga mereka lebih memilih berdiam diri di rumah. Sekolah-sekolah juga banyak yang diliburkan karena khawatir siswa mereka terkena dampak asap berupa ISPA dan sakit mata.

• Penanggulangan kabut asap

Besarnya dampak yang ditimbulkan akibat bencana kabut asap yang terjadi perlu penanganan yang serius. Hal ini dilakukan agar bencana ini tidak terulang dikemudian hari. Sehingga dampak yang ditimbulkan tidak lagi menimpa kita semua. Beberapa langakah penanggulangan kabut asap yang dapat dilakukan antara lain :

1. Komitmen dari pemerintah

Masalah kabut asap tak terlepas dari masalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang terjadi merupakan dampak dari izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang diberikan kepada pengusaha. Pemerintah diharapkan dapat lebih selektif dalam memberikan izin HPH kepada pengusaha. Pengusaha yang diberikan izin diwajibkan untuk tidak membuka lahan dengan membakar hutan. Komitmen pemerintah dapat dilihat dari adanya alokasi dana yang jelas untuk penanggulangan kabut asap ini. Selain itu kebijakan atas pelanggaran pembakaran hutan harus lebih tegas. Undang-undang tentang sanksi bagi pembakar lahan harus lebih tegas dan konsisiten untuk dijalankan. Jangan hanya karena takut kehilangan devisa pemerintah takut menindak pengusaha nakal yang masih membakar hutan sehingga masyarakat yang jadi korban. Jika sudah ada komitmen yang kuat dari pemerintah dalam menaggulangi bencana kabut asap yang disebabkan dari pembakaran hutan ini maka kabut asap yang selama ini menjadi agenda tahunan di negara kita akan segara teratasi.

2. Kesadaran masyarakat

Masyarakat yang tinggal dipinggiran hutan hendaknya memiliki kesadaran yang kuat untuk tidak membuka lahan pertanian dengan membakar hutan. Masyarakat petani berpindah memiliki kebiasaan untuk membakar hutan setiap kali hendak memulai musim tanam. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ini perlu dilakukan penyuluhan tentang bahaya kebakaran hutan kepada masyarakat. Masyarakat yang membakar hutan hendaknya diingatkan untuk menjaga lahan yang dibakarnya agar tidak merambat ke hutan yang berada disekitarnya. Kesadaran masyarakat juga diharapkan dalam hal melaporkan jika terjadi kebakaran hutan. Jika segera dilaporkan diharapkan kebakaran tidak meluas dan dapat dipadamkan.

3. Pengawasan Bersama

Pengawasan bersama perlu dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat. Perlu bentuk sistem kewaspadaan kebakaran hutan yang selalau siap mengawasi setiap hutan yang terbakar. Pemerintah dapat mengoptimalkan peran polisi kehutanan dalam mengawasi hutan.

• Saran mengenai amdal kabut asap

Pemerintah Indonesia seharusnya lebih tanggap untuk mengatasi masalah bencana alam seperti ini dengan cara harus memiliki kementrian khusus yang dibuat untuk menangani bencana alam. Selain bisa fokus untuk menangani bencana alam, kementrian khusus ini juga dapat bisa pencegahan bencana.

Selain memiliki kementrian khusus untuk menangani dan pencegahan bencana alam, pemerintah juga selayaknya bertindak tegas dalam melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kabut asap serta menghukum berat para pelaku pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap ini.

Serta dengan terjadinya kabut asap pendistribusian barang-barang kebutuhan pokok diwilayah tersebut terganggu akibat dari adanya kabut asap, yang berakibat menaiknya harga barang-barang kebutuhan pokok diwilayah tersebut. Dan apabila pemerintah tidak cepat menyelesaikan permasalah kabut asap, maka akan menimbulkan keresahan dari masyarakat diwilayah tersebut.

Referensi :

http://www.wajahbatamnews.com/08/10/2015/daerah/pemerintah-diminta-cabut-izin-amdal-perusahaan-penyebab-kabut-asap/1425

http://www.slideshare.net/AminPenyendiri/bencana-kabut-asap?from_action=save